Sekitar lebih dari tujuh dekade Republik Indonesia (RI) merdeka, kondisi ekonomi kita belum beranjak membaik. Memang pertumbuhan ekonomi terus menuai tren positif. Namun, apalah artinya bila pertumbuhan tersebut tak diikuti dengan pengurangan angka ketimpangan.

Tren ketimpangan Indonesia masih sangat tinggi dan kronis. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini kembali mengklaim dengan menyatakan gini ratio menurun patut dipertanyakan. Meski gini ratio menurun, tapi penurunannya sangat tipis dari 0,397 menjadi 0,396 atau sah dikatakan mengalami stagnasi, termasuk trennya. Malahan tren gini ratio ini tak banyak beranjak bergerak dalam beberapa dekade ini.

image: http://blog.unnes.ac.id/arifponco79/wp-content/uploads/sites/519/2015/12/Kesenjangan-Sosial-580x348.jpg

Kejanggalan itu berlanjut lantaran data yang dipakai BPS sebenarnya kurang mereprentasikan keadaan ketimpangan masyarakat sesungguhnya karena yang dipakai acuan adalah data pengeluaran konsumsi per kapita, sehingga kurang menggambarkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan.  Di sisi lain sekaya apapaun orang akan punya keterbatasan konsumsi. Sementara diluar negeri berbeda yang justru secara umum dengan metode menginput acuan data pendapatan.

Ancaman ketimpangan masih menganga, hantaman inflasi akan terus menggerus daya beli publik. Lonjakan inflasi masih sangat berpotensi tumbuh, ada sejumlah faktor yang mendasari. 

Tekanan daya beli masyarakat kian terpukul baik dari segi inflasi sisi administered dari sejumlah rentetan kebijakan yang dikeluarkan, seperti kenaikan listrik, penyesuaian tariff BBM, dan sebagainya. Ditambah lagi tekanan inflasi sisi volatile food masih persoalan klasik yakni kegagalan pemerintah menstabilkan harga. Termasuk jelang lebaran tahun ini semoga tak terjadi blunder lagi.

Bahkan, kejanggalan penurunan gini ratio itu diperkuat oleh hasil rilis Credit Suise memberikan catatan merah pada RI. RI dinyakatan meraih predikat negara tertimpang nomor empat dunia dengan persentase 49,3 persen (hanya 1 persen orang terkaya yang menguasai 50 persen kekayaan RI), setelah Rusia diposisi satu (74,5 persen), India (58,4 persen), Thailand (58 persen), dan posisi kelima adalah Brazil (47,9 persen). Juga rilis Bank Dunia 2015, menyebutkan 1 persen penduduk di negara ini menguasai 50,3 persen kepemilikan kekayaan di Indonesia. Artinya, ketimpangan sangat nyata, sumber-sumber kekayaan masih terpusat pada penguasaan pada sebagian kalangan saja dan masih terpusat, di mana sekitar lebih dari 50 persen perekonomian masih terpusat di Jawa hingga per triwulan IV tahun 2016.

Catatan angka pengangguran juga masih terbilang tinggi. Kesempatan kerja kian menyempit akibat dari tren belakangan ini menunjukkan sektor tradable belum tumbuh signifikan ketimbang non tradable. Padahal sektor ini sangat besar pengaruhnya pada penyerapan angkatan kerja yang terus bertambah seiring dengan besaran pasar RI.

Selain hantaman sektor ini semakin terpukul oleh gempuran impor yang terus naik, juga terhambat oleh pola pikir lulusan kita yang berorientasi menjadi pegawai atau pencarai kerja ketimbang pencipta kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang digaung-gaungkan memang tumbuh positif. Sayangnya, tak terlalu berpengaruh pada pengurangan angka ketimpangan. Padahal setidaknya pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan.

Paket ekonomi belasan jilid juga belum bertaji. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada kisaran 5 persen selama periode tahun 2015-2016. Meski demikian, era kepemimpinan Jokowi setidaknya cukup memberikan angin segar bagi UMKM. Pasalnya, bunga kredit UMKM yang awalnya sebesar 22 persen telah diturunkan menjadi 12 persen pada tahun 2015 lalu hingga KUR 9 persen. Padahal sebelumnya pemerintah sudah cukup lama tak merevisi bunga kredit yang mencekik tersebut. Maka, semangat seperti ini yang harus terus didorong.

Arah kebijakan strategis dan prioritas kepemimpinan Jokowi adalah tentang pembangunan infrastruktur dalam negeri. Hal ini terlihat dari besarnya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN 2016 sebesar Rp. 313,5 Triliun yang menjadi anggaran infrastruktur terbesar dalam sejarah RI. Sayangnya, realisasi untuk proyek-proyek tersebut masih jauh dari harapan. Ditambah lagi dengan masalah realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2016 hanya mencapai 27,2 persen dari target awal. Ditambah rekor pada tahun pertama Jokowi menjabat, kualitas realisasi anggaran pendapatan negara adalah sebesar 84,66% atau terendah selama lima tahun terakhir. Inilah yang menyebabkan proyek infrastruktur terkendala pembangunannya.

Jauh panggang dari api, struktur perekonomian RI mendesak patut segera dibenahi. Struktur ekonomi harus berorientasi pada pemerataan pembangunan, penciptaan ruang pelaku ekonomi politik baru, dan lainnya. Bila dibiarkan, isu-isu sosial sangat berbahaya lantaran rentan menimbulkan ancaman simplikasi konflik sosial beserta turunannya.

Berdasarkan beberapa fenomena dan realitas yang ada tersebut, perlu dimunculkan revolusi ekonomi di berbagai bidang. Revolusi ekonomi kali ini setidaknya bermurara pada tiga hal, yaitu revolusi ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ekonomi yang berdaulat yang ditekankan ialah perekonomian dijalankan sesuai dengan kebutuhan rakyat, tak bergantung pada asing, serta memiliki kekuatan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Globalisasi memang sudah sulit terhindarkan. Meminimalisasi dan kontrol secara berkala adalah kuncinya. Tak semua lembaga atau perjanjian yang mengandung liberalisasi harus kita ikuti, mengingat posisi daya saing produk dalam negeri belum tentu sudah bisa dibawa bersaing di tataran global.

Setidaknya harus terkandung prinsip-prinsip utama, seperti kedaulatan atas pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengelolaan sumber-sumber keuangan baik dari sisi kebijakan moneter yang mensejahterakan rakyat dan sistem fiskal yang tak bergantung pada sumber dana asing, sistem perbankan dan pasar modal yang mendukung sector riil serta  perlindungan atau penguatan kelompok (petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah).

Sementara, ekonomi berkeadilan menekankan prisnsip pada setiap pelaku ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah kondisi dimana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka ketimpangan atau yang sering disebut dengan indeks gini. Prinsip utamanya, antara lain jaminan aksesibilitas (sumber ekonomi, keuangan, pembangunan, hokum, dan lainnya). Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum bisa dikatakan inklusif.

Sedangkan, ekonomi yang berkelanjutan menekankan konsep revolusi ekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan suatu proses perbaikan secara kontinyu, tak hanya dapat dirasakan kenaikannya pada satu waktu lantas selanjutnya kembali menurun. Ekonomi yang berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses legislasi, perumusan regulasi, formulasi kebijakan, perencanaan tata ruang, dan program pembangunan yang mendukung pemulihan kualitas lingkungan hidup dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketakberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan juga harus memastikan keseimbangan tiga pilar yang sering disebut triple bottom line yaitu ekonomi, sosial dan linkungan.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian untuk memberantas ketimpangan yang merjalela ini. Tentu memerlukan sejumlah pihak terkait agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta sasaran strategisnya pro pribumi. Beberapa diantaranya memberikan dukungan atau program untuk tiga hal utama dan bisa menjadi turunan, yakni redistribusi asset, redistribusi akses dan akses harapan hidup.

Redistribusi asset menekankan program-program pada upaya mengurangi ketimpangan lahan. Program bisa diberikan berupa reformasi agrarian melalui pembatasan atau pemberian lahan  pada. Sementara, redistribusi akses dan akases harapan hidup lebih menitikberatkan pada upaya mengatasi peingkatan akses kapasitas manusia berbentuk aksesibilitas keuangan dengan bunga rendah, advokasi hukum, akses lembaga ekonomi, akses kualitas kesehatan, dan sebagainya.  Sehingga kebijakan seperti demikian diharapkan akan mendorong penciptaan pengusaha muda atau penciptaan pemain konglomerasi baru mengingat saat ini masih didominasi oleh pemain ekonomi politik lama, peningkatan akses penguatan kapasitas ekonomi semacam pro masyarakat berpenghasilan rendah atau porsi bumi putera, reformasi agraria melalui pemberian atau pembatasan lahan pada bumi putera, sinergitas BUMN, dan sebagainya.

Ditulis oleh Anggawira dan Mahfud Effendi

Terpublikasi Kolom Opini Koran Republika 10 Mei 2017

https://epaper.republika.co.id/main_beta/articleSave/253462/save  

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

Lembaga Pajak Federal Rusia resmi legalkan penggunaan Bitcoin di negaranya mulai November lalu. Peningkatan harga Bitcoin saat ini menembus 10 juta Rupiah/ Bitcoin. Pengurus Asosiasi Blockchain Indonesia, Suasti Atmastuti, mengatakan bahwa Rusia kini mulai bersikap positif dan akan memperlakukan mata uang virtual, khususnya Bitcoin, sebagaimana halnya mata uang asing.

“Apa yang dilakukan Rusia itu mungkin timbul atas kesadaran bahwa teknologi digital cryptocurrency akan semakin sering digunakan oleh masyarakat di masa depan. Dengan regulasi yang positif, mereka dapat memonitori transaksi cryptocurrency yang terjadi di negaranya," ujar Suasti di Jakarta.

Dalam 3 bulan terakhir, kata Suasti, tren harga Bitcoin alami lonjakan harga hingga 40 persen atau jika dirupiahkan setara 10 juta Rupiah per Bitcoin. Besarnya populasi penduduk Rusia yang mencapai 146 juta orang diyakininya akan berpotensi menjadi pemain maupun pasar terbesar dan sejajar dengan pemain Bitcoin global, seperti China, Eropa, dan Amerika.

“Lampu hijau Rusia terkait pelegalan Bitcoin itu terbukti berdampak positif pada peningkatan volume transaksi dan pergerakan harga Bitcoin di seluruh dunia,” kata Suasti.

Laporan terbaru Saxo Bank, Denmark, bahkan memprediksi bahwa tren harga Bitcoin tahun depan akan terus melonjak hingga tiga kali lipat atau berpotensi menembus level 2000 USD/BITCOIN. Indikasi itu dipicu oleh faktor sentimen kepemimpinan Presiden AS Donald Trump lantaran ia disinyalir kuat akan mengerek USD. Hutang nasional Amerika dapat bertambah hingga 20 triliun USD, sehingga potensi defisit anggaran akan membesar sampai tiga kali lipat dari 600 milyar USD menjadi 1,2 - 1,8 trilyun USD.

“Penggerakan dolar oleh Trump akan berimbas melonjaknya hutang AS. Maka defisit AS akan melebar dan factor inflasi secara drastis akan memicu efek domino ke pasar global. Bila demikian, masyarakat akan dipaksa mencari alternatif lain penyimpanan aset yang safe haven. Bitcoin dapat menjadi salah satunya," papar Suasti. 

Saxo Bank menyebutkan bahwa jika Rusia dan China mulai mengaplikasikan Bitcoin sebagai mata uang alternatif selain dollar AS, maka harga Bitcoin dapat dipastikan akan meningkat tiga kali lipat tahun depan dari 700 dolar AS/ Bitcoin menjadi 2,100 dolar AS/ Bitcoin.

"Prediksi ini didasari pada teknologi Blockchain yang memiliki penawaran yang terbatas, juga karena transaksinya berada pada jaringan peer-to-peer yang terbukti paling aman dengan server yang terdesentralisasi," tambah Suasti.

“Negara-negara besar sudah sadar dan secara perlahan meregulasikan Bitcoin. Dalam periode tiga bulan saja, tepatnya sejak Oktober 2016 yang lalu, harga Bitcoin telah melonjak dari 7 juta Rupiah/Bitcoin menjadi lebih dari 10 juta/per Bitcoin. Di pengunjung akhir tahun 2016, harga mata uang terkuat di dunia ini diramalkan stabil bergerak di level 10.500.000 Rupiah/ Bitcoin atau setara dengan 770 USD,” ungkap Suasti.

Ia melihat keadaan yang muncul ini sebagai bentuk kedewasaan terhadap tren pertumbuhan Bitcoin yang telah berjalan hampir sembilan tahun sejak pertama kali diluncurkan. Banyak kelebihan Bitcoin yang dapat dibilang layak untuk digunakan, salah satunya Bitcoin memiliki sifat supply yang terbatas serta harganya akan terus seiring tingginya permintaan yang ada. Sayangnya, Bitcoin masih belum diregulasi penuh di Indonesia. Berbeda halnya dengan negara lain yang telah melegalkannya, seperti Jepang, Rusia dan Amerika Serikat. Saat ini Bitcoin dapat diperdagangkan layaknya sebuah komoditas digital selama segala risiko terkait penggunaannya diketahui dengan baik dan ditanggung sendiri oleh pengguna Bitcoin.

"Bitcoin itu memiliki sifat supply yang terbatas, seperti halnya emas. Ada kemungkinan besar harganya akan terus meningkat di masa depan apabila tingkat permintaan terus meninggi," tutup Suasti.

Penulis:

Mahfud Effendi

Pict:
http://i.imgur.com/fURk1Ig.jpg

Digital

Posted By Mahfud Effendi

Pemuda kelahiran kota santri alias Jombang yang akrab di sapa Fendi  ini merupakan lulusan Jurusan Ilmu EKonomi – Program Studi Keuangan dan Perbankan – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya 2011-2015. Semenjak kuliah ia termasuk dikenal sebagai mahasiswa  yang cukup aktif baik dalam aktivitas dunia akademis, keorganisasian, dan pengabdian.

Sejak tahun 2011 beberapa kali saat itu juga aktif bekerja di seputaran lembaga riset Kota Malang. Tak jarang selama berproses ia juga terlibat bekerja dalam bidang lainnya, termasuk sempat menjalani beberapa wirausaha. Baginya belajar berwirausaha bisa dilakukan sedari awal.

Dengan begitu kita akan tahu bagaimana cara mengidentifikasi suatu persoalan menjadi peluang bisnis. Mental benar-benar di uji, tetapi banyak poin penting yang bisa didapat, diantaranya ketika kita memulai usaha di usia yang terbilang muda, maka mental dan kematangan akan di uji.

Menurutnya, semakin dini belajar berwirausaha akan semakin baik, kenapa? karena usia muda identik proses menuju fase pendewasaan yang mana konsekuensinya seringkali dihadapkan oleh kegagalan.

Nah, setiap orang pasti memiliki jatah kegagalan itu, sehingga penting kiranya untuk dihabiskan slot kegagalan itu. Bila berwirausaha waktu muda, maka modal yang di jalankan menjadi cenderung tak terlalu besar.

Namun, berbeda bila usia sudah matang nantinya, modal yang digelontorkan cenderung besar. Itulah pentingnya berwirausha sejak muda, kalaupun gagal anggaplah sebagai hikmah pembelajaran atau investasi pengalaman.

Bayangkan bila tak terlatih, potensi risiko akan kian menganga di tambah lagi modal yang dikucurkan saat usia matang yang cenderung besar tentu mentalnya jika tak siap akan sulit untuk bangun kembali.

Sebaliknya, bila terlatih, berani mencoba, dan terus belajar, niscaya mental bisnis akan terasah dan risiko bisa terminimalisir. Jadi, itulah sedikit ia singgung pentingnya belajar bisnis dan ini sangat dibutuhkan suatu bangsa agar menjadi generator perekonomian.

Menapaki dunia perkuliahan tak cukup hanya kuliah semata, tetapi juga perlu wadah aktualisasi dan menambah pengalaman sembari juga menambah jaringan pertemanan. Menyadari hal itu, pria yang gemar travelling ini sesekali mengikuti berbagai kegiatan aktivitas sosial dan kompetisi kepenulisan serta business plan dalam skala nasional maupun internasional.

Rentang waktu 2011 – 2015 ia sering intens mengikuti forum dan sejumlah ajang kompetisi. Beberapa diantaranya ia sempat berhasil lolos konferensi internasional, seperti International Conference on Humanity and Social Sciences (ICHSS 2014) di Paris, France yang membahas tentang korelasi Politik - Ekonomi bagi Perempuan di Aceh, dan  setahun kemudian mengikuti International Conference on Democracy & Accountability (ICoDA 2015) di Surabaya yang saat itu membahas tentang strategi perlawanan korupsi melalui digital platform yang dikaitkan dengan tindakan kolektif publik.

Lebih dari itu, selain berkesempatan lolos publikasi jurnal nasional Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi, yang terindeks ISSN: 2089-3612 IV/Edisi 4 Tahun 2014 bisa juga ditemukan di seluruh perpustakaan universitas se-Indonesia (umumnya PTN) atau via perpustakaan online jaringan DIKTI atau Universitas, juga berhasil menjurai kompetisi, seperti Juara II LKTI Kemenpan ARB dan Humanistik 2013, Best Speaker - Konferensi Mahasiswa Ekonomi Nasiona FEB UNAIR 2014, Best Team Konferensi Ekonomi Week 2013, runner up best idea LKTI Syariah FEB UNUD Bali 2014, Juara 3 LKTI UMM Makassar, dan lainnya.

Sejak 2015 pria yang juga gemar berolahraga, terutama berenang dan lari ini merantau ke Ibukota Jakarta untuk eksplorasi pengalaman dan bekerja lantaran kota tersebut dinilainya menjadi jantungnya pusat perekonomian.

Alhasil, tentu banyak hal yang bisa di eksplorasi di kota metropolitan tersebut. Saat itu ia mulai bekerja di organisasi kewirausaan  terbesar nasional bahkan level ASEAN, yakni HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai staf riset, media, dan publikasi. Namun, sekarang ini meski masih terlibat di HIPMI, tetapi sudah tak sekatif dulu lantaran ada skala prioritas pekerjaan lainnya.

Lanjut, seiring berjalannya waktu pekerjaan utama dia sekarang menjalani karir sebagai tenaga ahli politisi, tepatnya Wasekjen salah satu partai berinisial DI, juga Wakil DPR Bidang Ekonomi berinisial TK.

Pada aktivitas itu, secara khusus terlibat dan di amanahi untuk memantau jalannya kondisi aneka program pemerintahan, khususnya ekonomika. Secara khusus, komsisi khusus yang di kenal sebagai jantungnya bidang ekonomi yang menaungi bidang itu adalah Komsisi XI yang bermitra dengan institusi semacam KEMENKO, KEMENKEU, BPK, OJK, BI, dan sebagainya.

Ia juga memandang saat ini tengah berlangsung revolusi yang ia maknai sebagai revolusi digital. banyak transformasi sekarang yang bergeser ke arah  era digitalisasi. Suatu kehormatan tersendiri, ia juga di percaya mengemban amanah sebagai Digital Strategiest di PT Indo Menara Digital.

PT Indo Menara Digital merupakan perusahaan yang terfokus pada layanan digital marketing dan pelayanan digital professional lainnya. Seringkali, dirinya juga membuat konten dan publikasi untuk tokoh-tokoh ternama dari pebisis, perusahaan, produk, dan lainnya.

*Bila anda tertarik jasanya bisa menghubungi PT tersebut atau kontak Fendi/ 085648201991

*Saya meyakini bahwa generator perekonomian kedepan ialah ASIA, tampu itu berpeluang besar akan di ambil Indonesia bila negara ini terus bergerak progresif. Niscaya, penggalan lirik lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki 'Indonesia selalu dipuja-puja bangsa' akan terwujud.

Achievements & Experience: 

1. Invited as Presenter on International Conference & Prosiding IJJSH in Paris, France 2014. 2. Invited as Presenter on International Conference & Prosiding ICODA in Surabaya, Indonesia 2015. 3. Best Team on Economic Week National Conference Economics & Business Faculty, in Airlangga University 2013. 4. Best Speaker on Economic Week National Conference in Economics & Business Faculty, Airlangga University 2014. 5. 2nd Winner of Syariah National Writing Competition in Economics & Business Faculty, Udayana University 2014. 6. 2nd Winner of National Writing Competition by Collaboration between Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform (Indonesia) & Administration Faculty, Brawijaya University 2013. 7. 3rd Winner of National Writing Competition, PIKIR IV in Muhammadiyah University of Makassar 2014. 8. 1St (4th) National Islamic Writing Contest SETIA6 2014 by the Faculty of Economics & Business, University of Surakarta (UNS), Solo. 9. Finalist of National Business Plan Competition “ICON” 2014 in Economics Faculty, State University of Yogyakarta 2014. 10. Finalist of National Paper Competition - Economic Events (ECENTS V), by Economics & Business Faculty Airlangga University 2014. 11. Finalist of National Writing Contest of Politics & Law, Muhammadiyah University of Malang 2014. 12. Participants National Writing Contest “UNYSEF” 2014 by the State University of Yogyakarta. 13. Finalists (Enterprise 2012) by the Faculty of Economics & Business, University of Brawijaya. 14. Signed on National Journal ISSN: 2089-3612 IV Edition of Prosiding 2014 by Ministry of State Apparatus & Bureaucracy Reform of Indonesia. 15. Grant Award on Student Creativity Program (PKM DIKTI) by General Directorate of Higher Education on 2012, 2013, & 2014. 15. Grand Award on Student Entrepreneurial Program/ PMW by DIKTI & Brawijaya University, Malang, 2015. 16. Researcher in The Economic Reform Institute (ECORIST), 2011. 17. Members of HMJIE (Division of Entrepreneur) in Economics & Business Faculty, Brawijaya University, 2011. 18. Research Assistant in PPKE in Economics & Business Faculty, Brawijaya University, 2014. 19. Research Team Work, Bank Indonesia Kanwil Malang, 2013 20. Surveyor "Charta Politica" 2015. 21. Researcher on LSME in Economics & Business Faculty, Brawijaya University 2011-2014 22. English Courses in Pare & Graphic Design Course in Malang. 23. The presenters Training of Writing & Research "LINTAS LSME" in 2014 24. Committee of International Charity Student 2013 together USM Malaysia. 25. Business Idea Finalist 2014 in Malang, & various other finalists in the competition. 26. National Seminar Inauguration Committee 2012 by the Faculty of Economics & Business, University of Brawijaya. 27. International Seminar Committee SEVENTSEAS 2013 by the Faculty of Economics & Business, University of Brawijaya. 28. Participants Diponegoro National Online Trading Competition 2015 (Diponegoro Capital Market Days), Semarang. 29. Active Following various activities as well as seminar participants National Committee, International, Workshop, & others. 30. Active Following organizations inside and outside the campus: Student Study Circle Economy (LSME) FEB 2011-2015, Association of the Department of Economics (HMJIE) 2011-2012, indicators Press Institute FEB UB, & so on.

Pict. http://publicdomainvectors.org/photos/1456343266_vector_65_02.png

Posted By Mahfud Effendi

Provinsi Jambi merupakan salah satu produsen unggulan terbesar komoditas karet dan sawit di Indonesia. Namun, komoditas andalan utama provinsi tersebut hingga kini masih menemui sejumlah persoalan krusial yang penting untuk diperhatikan dalam perkembangannya, terutama bagi para petaninya.

Sumbangan PDRB sektor pertanian pada tahun 2015, bahkan alami penurunan dan tepatnya hanya mencapai 4,21 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,35 persen. Faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan IV tahun 2015 dengan andil tertinggi sebesar 0,74 persen dipengaruhi oleh kendornya sektor  pertanian, kehutanan  dan perikanan.

Sementara itu, niilai Ekspor Jambi tahun 2015 sempat anjlok sebesar 33,89 persen setara 2.635,107 juta dolar ketimbang tahun sebelumnya yang nilai ekspor Jambi berhasil tembus 3.986,83 juta dolar. Salah satu faktor pemicu dalamnya anjlok ekspor diakibatkan oleh catatan melambatnya pertumbuhan sektor pertanian dan penurunan harga serta kinerja komoditas.

Kendati demikian, Pemprov Jambi selayaknya memang sadar untuk terus lakukan perbaikan melalui peremajaan tanaman dan lain sebagainya lantaran secara mendasar memang hal itu harus disiapkan. Akan tetapi, upaya pemerintah ini belum bisa mendorong perkembangan jumlah dan kualitas tanaman hasil komoditas terkait.

Dari ratusan hektar, tercatat luas tanaman karet yang produktif hanya 15 persen atau rata-rata baru bisa menghasilkan 750 Kg karet per hektare per tahun. Padahal, idealnya produktivitas karet Jambi bisa sekitar lebih dari 2 ton per hektare per tahunnya. Imbas paling terasa terlebih dirasakan oleh petani karet di tingkat perkebunan rakyat yang produktifitasnya tercatat lebih rendah sebesar, yakni 976 kg/ha dibanding perkebunan swasta yang bisa mencapai sekitar 1.499 kg/ha dan PBN sekitar 1.478 kg/ha.

Kondisi ini akhirnya membawa menjadi keharusan untuk lakukan peremajaan tanaman sebab banyak tanaman karet tua yang sudah tak produktif lagi. Selain lambatnya antisipasi peremajaan tanaman baik karet maupun sawit, juga terdapat realitas peremajaan tanaman juga tak di imbangi penambahan lahan baru menjadikan keadaan akan tetap alami stagnasi.

Sayangnya, setiap penambahan lahan selalu menjadi polemik besar lantaran kerap terjadi alih fungsi lahan yang diwarnai dengan cara instan lewat pembakaran hutan. Hal itu disinyalir kuat biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berkepentingan dengan melobi pemerintah setempat.

 Bila dilihat dari kualitas lingkungan hidup, jelas hal ini bisa menyebabkan pencemaran ligkungan dan mengganggu kesehatan sekitar. Sejumlah kebakaran sepanjang tahun 2015 memperlihatkan 33 ribu hektar lahan yang terbakar menimbulkan kerugian hingga Rp 7 triliun dan ini tak sebanding dengan nilai rehabilitasi yang ditaksir membeutuhkan dana senilai Rp 44 triliun.

Seharusnya, setiap penambahan lahan baru itu harus diperhatikan untuk dipetakan lahan mana yang sebenranya layak diganti dan tidak merusak lingkungan karena menyediakan lahan sawit biasanya dilakukan pembakaran lahan, itu biasa dilakukan oleh perusahaan yang berkepentingan dengan melobi pemerintah setempat mengingat di sisi lain bila dilihat dari penerimaan pendapatan antara karet dan sawit, memang penerimaan sawit lebih besar jika dibandingkan dengan karet. Sehingga, pengusaha dan pemda sekalipun tergiur untuk mengembangkan tanaman sawit.

Persoalan keterbatasan pelabuhan lantaran benar-benar infrastrukturnya tak memadai untuk aktivitas ekspor. Akibatnya terpaksa ekspor dilakukan melalui pelabuhan luarJambi yang tentunya ini berimbas pada beban biaya ekonomi tinggi.

Jika ditelusuri kontribusi nilai ekspor Jambi tahun 2015 turun sebesar 33,89 persen ketimbang tahun 2014, tentu akan berpengaruh pada pendapatan agregat provinsi Jambi. Ekspor karet Jambi ini terbatas karena kondisi internal seperti permasalahan dalam lahan pertanian yang sempit.

Belum lagi, ditambah persoalan kondisi Persoalan keterbatasan pelabuhan lantaran benar-benar infrastrukturnya tak memadai untuk aktivitas ekspor. Akibatnya terpaksa ekspor dilakukan melalui pelabuhan luarJambi yang tentunya ini berimbas pada beban biaya ekonomi tinggi. Padahal rantai distribusi nilai untuk ekspor komoditas perkebunan juga masih panjang, sehingga perlu di persingkat.

Oleh sebab itu, fluktuasi harga keduanya yang kerap tak stabil perlu dijaga kestabilannya melalui pasar lelang rakyat, resi gudang, hilirisasi pengolahan, dan lainnya untuk tingkat Pemprov. Lebih dari itu, bisa juga mengajak bilateralisasi dengan Negara produsen komoditi karet maupun sawit untuk duduk bersama mencari solusi mengendalikan harga tersebut. Sehingga kualitas dan harga semakin kompetitif.

Pict:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikHsba7GxMagFaellwMwL3iBBz8ZG7T1kCJJJaO7MVYY5liiWjhNqF_oZUWD2tSMY2s2cSE6-bCD5z1cc9k8KKT131Gvx4rWk4dDCrdfUoxE60z34pwLeans7eIicOCwlix6OPqZkAtOw/s640/kelapa+sawit.jpg

Opini

Posted By Mahfud Effendi